Sering kali kita mendengar pembicaraan mengenai program pemerintah untuk memerangi kemiskinan di Indonesia dan sebenarnya cukup banyak program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah rakyat miskin dan pengangguran , seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras untuk keluarga miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), juga ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pada kali ini saya akan membahas sedikit mengenai program pemerintah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah menaikan harga BBM yang sangat berpengaruh pada kenaikan bahan pokok dan tentunya akan mengurangi daya beli masyarakat oleh karena itu pemerintah menyiasati dengan mengadakan program BLT untuk rakyat miskin agar tidak semakin terpuruk karena kenaikan harga BBM.
Walaupun menurut saya cara itu sangat tidak efektif karena Bantuan Langsung Tunai yang di berikan pemerintah kadang masih terkendala pada tahap pendataan masyarakat miskin dan pendistribusian dananya terutama di wilayah timur Indonesia. Banyak warga miskin yang tidak mendapat BLT karena tidak meratanya pembagian akibat sarana prasarana yang kurang mendukung. Dan juga banyak sekali di beritakan tentang tata cara penerimaan BLT yang tidak tertib sehingga rakyat tidak mampu bahkan lansia menjadi korban karena kesalahan tata cara pembagian BLT yang tidak menjamin keselamatan. Tidak sedikit pula penerima BLT yang tidak bijak dalam penggunaan dana BLT yang di berikan pemerintah, mereka manggunakannya untuk membeli kebutuhan konsumtif karena mereka merasa itu adalah semacam uang ‘kaget’ atau bonus dari pemerintah, bukan untuk kebutuhan pokok mereka.
Dan sebenarnya BLT itu tidak akan terlalu berpengaruh dalam pemberantasan kemiskinan di Indonesia karena sifatnya yang sementara dan BLT yang memang bantuan pemerintah ketika harga BBM naik tetapi sebenarnya bantuan itu tidak begitu membantu rakyat kurang mampu ditengah harga yang melonjak karena kenaikan BBM tersebut.
Oleh karena itu menurut saya sebaiknya BLT di hapuskan karena sifatnya yang tidak permanen membantu rakyat miskin. Jika pemerintah berusaha memberantas kemiskinan di Indonesia lebih baik jangan menaikkan harga BBM karena BBM sangat berpengaruh terhadap harga bahan pokok dan lain lain yang sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. Subsidi untuk rakyat miskin sebaiknya lebih di tekankan pada bidang pendidikan, kesehatan dan harga bahan pokok yang terjangkau. Agar bantuan pemerintah lebih terasa dan merata pada seluruh rakyat miskin di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar